The Ambition Call, I’m In!

By Andre Demofa - September 29, 2019


(Sumber: cellonline.org

“Seiring kekuatan besar, datang juga tanggung jawab besar…” sekilas kalimat Ben Parker kepada Peter Parker dalam film Spiderman 2 terngiang pada akal penulis yang mulai mendung menyaksikan layar televisi. Berita tentang kabut asap yang tak ubahnya seperti musim terompet kertas di akhir tahun itu menyeruak ke jagat maya. Warganet terangsang dan mengutuki fenomena itu dengan algoritma-algoritma di sosial media, menimbun benci yang sangat terhadap pelaku pembakaran hutan. Heran sudah, marah sudah, tinggal lupa saja yang belum. Toh, setelah dikutuki ratusan kali, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga masih menjadi warta. Para pelaku seperti tak jera. Rumah kami diporak-poranda asap akibat tangan kotornya, namun sanksi seperti tak dikenal kastanya. Entah apa yang salah. Hukum yang menutup mata, atau malah bermain mata?

Jika merujuk argumentasi beberapa tokoh, karhutla seolah didalangi konspirasi elit bisnis yang  bermain di balik bayangan kekuasaan. Tak ubahnya seperti pertandingan tinju, hutan menjadi ring antara gengsi dan egoisme dan antar pengusaha bahkan diduga melibatkan politik internasional. Ketua APKASINDO (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) contohnya menyebut karhutla 2019 telah menjadi agenda segelintir oknum pebisnis lintas benua di Asia hingga Eropa yang ingin harga sawit Indonesia melemah atas buruknya citra petani sawit di negeri ini.

Pada 2015, memang BNPB merilis satu resultan penyelidikan dimana oknum pengusaha sawit  mengambil opsi instan membakar lahan untuk menghemat biaya pembukaan lahan sebesar Rp. 2,7 - 2,9 juta per hektar di Provinsi Riau. Penghematan itu tak seberapa dibanding kerugian ekonomi akibat karhutla 2015 yang mencapai Rp.221 triliun atau disebut dua kali lipat dari bencana tsunami di Aceh, 2006 silam dengan kerugian akumulatif dari berbagai sektor, baik kesehatan, transportasi, dan biaya penanganan.

Motif dan kerugian ekonomi valid karhutla 2019 sendiri masih menunggu investigasi dari pihak berwenang.    

Jika menerawang  landscape yang lebih luas, setiap karhutla di Indonesia memberi andil pada perubahan iklim. Akibat karhutla sepanjang kuartal pertama sampai ketiga di 2019 saja, ada 328.724 hektar lahan terbakar dengan emisi 109,7 juta ton C02 ekuivalen menempatkan Indonesia sebagai penghasil emisi gas karbon terbesar di dunia pada bidang kehutanan.

Umumnya, emisi karbon dari deforestasi berkontribusi pada 20% emisi global, namun di Indonesia sendiri pada 2010, deforestasi akibat karhutla pernah menyentuh angka 80% lebih emisi karbon dari total keseluruhan emisi dari setiap sektor menurut data National Council on Climate Change.

Tak berlebihan karena rata-rata, kabut asap melepaskan 11,3 juta ton karbon C02 setiap harinya, angka itu menurut Greenpeace Indonesia lebih tinggi dari tingkat emisi seluruh uni eropa dan dataran Amerika Serikat. Padahal itu hanya berasal dari sektor kehutanan saja.

Data tersebut dapat dimaknai, bahwa hutan Indonesia memiliki peran strategis sekaligus menakutkan dalam perubahan iklim global. Dunia mengharapkan komitmen Indonesia. Apalagi pemerintah telah berkomitmen pada Nationally Determined Contribution (NDC) di November 2016 yakni menurunkan tingkat emisi hingga 26% pada 2020. Lalu pada 2030 menargetkan penurunan emisi sebesar 29% di setiap sektor dan bahkan menurunkan emisi hingga  41% dengan bantuan pendanaan dari luar negeri.

Komitmen ini kembali digoyang oleh fenonema karhutla kemarin, dan mendesak pemerintah segera mengambil sikap seperti yang disampaikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dalam Climate Action Summit di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 24 September 2019. “Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam menangani tantangan ini,” kata JK mempertegas komitmennya pada negara mitra.

Meresponi itu, IESR sebagai lembaga independen yang fokus pada isu perubahan iklim berpendapat dalam siaran pers nya pada 25 September di situs Iesr.co.id bahwa Indonesia sedang bermain-main dengan krisis iklim dan sangat mendesak untuk aksi iklim (climate action) yang konkrit dan realistis dilakukan saat ini.

The Paris Agreeman dan The Ambition Call   

Adanya kecemasan global terkait perubahan iklim, mendorong 194 negara menyepakati Paris Agreement pada tahun 2015 di Le Bourget, Paris. Adapun visi besarnya adalah agar kenaikan suhu muka bumi tak melebihi 2 derajat celcius dan ditekan hingga 1,5 derajat celcius pada tahun 2100. Kenaikan suhu ini akan mempengaruhi iklim. Sebut saja seperti yang terjadi di Indonesia. Lamanya proses penangangan karhutla di 2019 adalah dampak dari perubahan iklim dimana daerah terdampak Karhutla sedang mengalami musim kemarau dengan curah hujan sangat rendah. Padahal di daerah lain curah hujan sangat tinggi seperti di kota Medan, Sumatera Utara dimana hujan hampir turun setiap hari selama September 2019.

Perbedaan musim dan sulitnya memprediksi cuaca, menjadi indikasi perubahan iklim sedang terjadi. Dampak makro lain yang lebih berbahaya adalah naiknya permukaan air laut karena mencairnya es di kutub yang bisa menenggelamkan pulau yang rentan seperti Jakarta dan Semarang. Bahkan pulau Maldives yang mempesona diprediksi tenggelam 100 tahun mendatang jika negara G20 tidak duduk bersama membahas permasalahan ini.

Perjanjian kerjasama ini pun mendorong akses dana dan transfer teknologi mutakhir antar negara untuk membangun ekonomi hijau yang mentransformasi industri berenergi fosil. Brown to green menjadi istilah tepat untuk menggambarkan upaya ini. Indonesia dituntut untuk lebih dari sekedar berkontribusi karena memiliki asset alam, jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi yang cukup signifikan dalam menyukseskan program ini.

Maka tercetuslah the ambition call atau panggilan misi yang tak hanya mendudukkan pemerintah, melainkan segenap elemen masyarakat untuk turut ikut menjaga stabilitas alam dan mengikuti program ekonomi hijau, brown to green yang secara bertahap akan dilakukan di Indonesia di tahun-tahun mendatang. Generasi muda dituntut produktif untuk peka dan ikut serta dalam campaign ini.


Kebijakan Pemerintah

Sektor kehutanan sangat berpengaruh pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) bahkan menurut Menteri Kehutanan, Siti Nurbaya berkontribusi pada 18% emisi nasional di tahun 2017-2018. Pembangunan infrastruktur yang masif di era Presiden Joko Widodo juga menyebabkan deforestasi seperti pembangunan ibukota baru yang akan dimulai tahun 2020. Namun Siti Nurbaya menegaskan setiap pembangunan infrastruktur melewati kajian detail sehingga tidak mengabaikan pelestarian hutan dan undang-undang yang berlaku.

Indonesia punya hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Moratorium adalah upaya pemerintah pusat untuk menjaga 660.000 kilometer persegi hutan primer tersebut tetap terjaga di Peta Moratorium Indikatif Indonesia. Bahkan pada Juli 2019, Presiden RI, Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang saat ini menuju proses pengundangan. Instruksi ini adalah tindak lanjut dari moratorium permanen yang dijanjikan pemerintah sejak moratorium terakhir yang diperbarui pada tahun 2017 lalu. Aturan ini akan berlaku pada hutan seluas 66 juta ha sesuai Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang sudah dikeluarkan Kementrian Lingkungan Hidup.

Inpres ini akan memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup, Mendagri, Menteri ATR, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, Kepala BIG, Gubernur, Bupati, Walikota untuk tidak memberikan izin baru di wilayah PIPPIB. Ini adalah inisiatif yang baik dari pemerintah untuk menjaga hutan primer dan dukungan pada restorasi gambut. Presiden RI juga telah melakukan langkah konkrit dengan mengancam akan memecat Pangdam hingga Kapolda di daerah yang membiarkan kebakaran hutan dan lahan jika terjadi (lagi).

Ke depan, pemerintah dipastikan akan memperketat pengawasan di sektor ini, karena telah kecolongan beberapa kali disusul dengan gelombang demonstrasi besar selama September 2019 oleh berbagai elemen masyarakat. Harapan beberapa pihak, moratorium tidak hanya sebatas inpres melainkan regulasi untuk mempertegas apa yang menjadi poin-poin di dalamnya. Selain itu diperlukan kebijakan satu peta atau one map policy, agar pelaku usaha serta penegak hukum bisa mendapatkan keterbukaan informasi terkait peta moratorium yang dipatenkan oleh Presiden RI. 

Pemerintah juga diharapkan menganggap ini menjadi prioritas karena berhubungan dengan kelangsungan manusia.  Bahkan meski keputusan yang diambil tidak populis.

Peran Generasi Muda  
 
Aksi demonstrasi mahasiswa sepanjang September 2019 mengindikasikan ada kepedulian generasi ini untuk terlibat dalam setiap dinamika sosial dan politik yang menyangkut kepentingan bangsa. Setiap petisi yang menyerang kelembagaan legislatif kita di berbagai daerah hari-hari ini menekankan tentang pentingnya restorasi manajerial hutan.

Generasi muda dapat terus mengawasi dan memberi  masukan kepada pemerintah lewat diskusi, kajian ilmiah dan karya lain yang bisa membuka paradigma berpikir.

Maka di sinilah pentingnya solidaritas mahasiswa yang fokus pada isu perubahan iklim. Penulis menyarankan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) se-Indonesia untuk mengadakan konferensi terkait hal ini. Penulis berkaca pada konferensi yang sama bertagline ‘’Festival Akademia Anti Korupsi’ pada September 2018 lalu di IPB, Bogor dimana mahasiswa seluruh Indonesia membuat piagam kesepakatan untuk menjadi cendikia yang anti korupsi dan menjaga institusinya tetap bersih.

Hal ini berbuah manis, ketika polemik revisi UU KPK mendorong mahasiswa turun ke jalan melakukan desakan berdasarkan panggilan petisi di atas. Jika hal yang sama bisa dilakukan, bukan tidak mungkin mendorong pembentukan konferensi yang serupa. Untuk menjaga solidaritas mahasiswa tetap di sabuknya.

Siapa tau ke depannya, konferensi ini akan mendorong pembentukan organisasi mahasiswa independen yang bekerjasama dengan pemerintah dan bukan saja sekedar berbentuk kelembagaan aktivis melainkan menjadi inkubator bagi  talenta-talenda muda Indonesia yang ahli dalam manajerial hutan dan teknologi hijau.

Apalagi bicara tentang visi Indonesia 2019-2024 dimana pengembangan SDM adalah prioritas maka program ini sangat strategis dan relevan untuk dilakukan. Selain fungsi pengawasan dan inkubator, program pemberdayaan mahasiswa ini akan mendorong mahasiswa menjadi duta anti deforestasi illegal. Mahasiswa yang duduk saat ini akan menjadi pimpinan di masa mendatang. Maka edukasi ini akan melekat di benaknya dan niscaya menjadikannya agen perubahan di zamannya.

Penutup.

Tantangan iklim bukan hanya permasalahan generasi ini, namun juga upaya dalam memastikan bahwa ada bumi yang hijau dan sejuk untuk anak cucu kita nanti. Memastikan moratorium hutan dan lahan berjalan di jalurnya hanyalah sebagian kecil upaya climate action (aksi iklim). Masih banyak upaya lain sejalan dengan karunia kita masing-masing. 

Mari mengawasi dengan ketiga mata tetap terbuka. Ya, jangan melupakan mata hati Anda dalam membaca fakta. 

Moratorium adalah jalan panjang menjaga paru-paru dunia, paru-paru kita. Kita dukung pemerintah untuk mengeksekusi komitmen NDC tersebut dengan maksimal. Percayalah, tidak ada hasil instan jika berhubungan dengan alam, namun manusia akan selalu punya cara.

The Ambition Call, I’m In! 


#ClimateAction  #BrowntoGreen



    
Refrensi: 



http://iesr.or.id/pustaka/siaran-pers-25-september-2019-pidato-jk-di-ktt-pbb-iklim-indonesia-sedang-bermain-main-dengan-krisis-iklim/

https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/251584-menteri-lhk-presiden-teken-moratorium-hutan-permanen

https://wri-indonesia.org/id/blog/2-things-you-need-know-about-indonesias-forest-moratorium

https://www.google.com/amp/s/m.mediaindonesia.com/amp/amp_detail/247414-klhk-moratorium-hutan-permanen-cukup-dengan-inpres

https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/3506/analisis-greenpeace-menunjukkan-satu-juta-hektar-hutan-terbakar-di-dalam-area-moratorium-hutan/

https://www.google.com/amp/s/theconversation.com/amp/tiga-hal-yang-bisa-dilakukan-jokowi-untuk-tangani-kebakaran-hutan-di-indonesia-121271

https://www.google.com/amp/s/www.mongabay.co.id/2019/07/19/kebijakan-setop-izin-hutan-dan-gambut-bakal-permanen-ini-catatan-organisasi-lingkungan/amp/

https://wri-indonesia.org/id/blog/jokowi-telah-berlakukan-permanen-moratorium-izin-hutan-ini-tiga-keuntungannya-bagi-indonesia

http://www.rmolsumut.com/read/2019/09/24/65886/1/Selama-Moratorium-Gambut-Belum-Terlaksana,-Karhutla-Akan-Terus-Terjadi

https://www.gatra.com/detail/news/445092/ekonomi/efektifkah-moratorium-sawit-cegah-karhutla

http://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/kebijakan-satu-peta-one-map-policy-di-indonesia

https://zetizen.jawapos.com/show/9241/hangat-diperbincangkan-apa-sih-sebenernya-paris-agreement-itu

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160617093011-20-138850/ipb-emisi-karbon-akibat-deforestasi-turun-19-persen

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150729182700-20-68935/bnpb-bongkar-motif-dan-modus-kebakaran-hutan-dan-lahan








  • Share:

You Might Also Like

6 Comments

  1. Bener bnget. Perubahan iklim udah harusnya jadi isu krusial di kalangan kampus. Nice essay 👍

    BalasHapus
  2. Yup, tidak ada hasil yang instan. Informasi yang kita terima saat ini akan membentuk kita 5 10 tahun mendatang. Dengan adanya program eh ini termasuk program ya gan? Apa pun itu ini adalah hal baik untuk dilakukan. Demi masa depan anak dan cucu kelak

    BalasHapus
    Balasan
    1. Yap. Bukan untuk nasib kita aja melainkan anak dan cucu kita kelak. Ini adalah gagasan yang semoga aja ke depannya bisa diimplementasikan jadi program 😉 Thanks sudah mau nimbrung Kak 🙂

      Hapus