Bom Waktu Itu Bernama Apatisme! (Esai Kebijakan Publik dan Pengaduan Masyarakat di Kota Medan)

By Andre Demofa - Februari 26, 2020



Tulisan ini diikutkan dalam seleksi magang DPRD Kota Medan. 

Secara historis di Kota Medan, tidak sulit menemukan permasalahan-permasalahan birokrasi pada pelayanan publik. Pos-pos depan yang harusnya bertugas mengadministrasi kepentingan masyarakat seperti pengurusan catatan sipil, masih dianggap memiliki perintang yang bernama ‘mahar’.

Ya, satu kata benda, yang mana jika kata benda tersebut dieksekusi pada tempat dan waktunya, maka urusan-urusan akan dengan mudah terlaksana.

Namun, jika tidak?

Em, bisa sampai satu tahun tidak kelar-kelar.

Untuk urusan apapun itu.

Maka, daripada repot-repot, masyarakat sudah tau apa yang harus dilakukan. Tinggal beri saja kata benda itu, dan masyarakat bisa kembali pada prioritasnya semula.      

Bahkan istilah ‘UUD’ atau ujung-ujungnya duit diamini sebagai satu hal yang lumrah di kota ini.

Ada yang pengurusan KTP-nya saja sampai memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, ada juga yang mengurus surat pindah saja harus menunggu sangat lama, kecuali dia tau cara mainnya.

Sahabat saya yang waktu itu mengikuti seleksi bintara TNI di Kaimana, Papua untuk mengurus surat pindahnya, dia harus mengikuti birokrasi yang ribetnya bukan main selama kurang lebih hampir seminggu.

Dan dia sampai stress sendiri.


Menunggu di kantor camat  di tahun 2017 (Dok. Pribadi) 


Ya, ada yang salah dengan birokrasi kita. 

Pun jika mengalami situasi demikian, kemana masyarakat akan mengadu?

Entahlah.

Karena sudah menjadi rahasia umum, orang-orang akan bergumam sedang, “Oh itu biasa.”

Ada bentuk konfirmasi terhadap konteks yang demikian karena sudah berlangsung dari generasi ke generasi.

Bahkan gawatnya, perilaku birokrasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya. Sudah latah, dan sudah biasa dipertontonkan atau diperdengarkan ke publik.  

Pada akhirnya, masyarakat Kota Medan mulai acuh terhadap pemerintahnya sendiri.  

Rasanya, seluruh janji-janji manis tentang pemerintahan yang bersih, transparan, pembangunan skala besar, dan peningkatan kesejahteraan hanyalah formalitas dalam kampanye politik.

Masyarakat sudah tau dalam prosesnya, eskalasi pembangunan akan berlangsung dengan sangat lambat.

Lihat saja indeks partipasi pemilu di Kota Medan akhir-akhir ini.

Entah itu legislatif maupun eksekutif, entah itu nasional atau daerah, masyarakat seakan acuh tak acuh terhadap orang-orang yang toh pada akhirnya akan berjanji palsu.


Surat suara Pilkada Walikota Medan 2015


Bahkan berdasarkan data KPUD Kota Medan pada pemilihan Walikota Medan 2015 angka partisipasinya sangat rendah hanya 24,05 % dan merupakan yang terendah di Indonesia.

Bayangkan ada 76% masyarakat yang tidak turun ke kotak suara. Sampai-sampai Menteri Dalam Negeri waktu itu Gamawan Fauzi melakukan kajian khusus karena tingkat partisipasi yang sangat rendah ini.  

Disusul dengan riset bahwa Medan adalah kota yang tergolong sangat korup.

Walikotanya saja sudah tiga kali berturut-turut masuk dalam sel karena terbukti korupsi. Dimulai dari Abdillah yang menjadi walikota di tahun 2000, lalu Rahudman Harahap di 2010, lalu disusul Dzulmi Eldin yang menjabat dari sejak ditinggal Rahudman sampai 2019 kemarin.

Bisa dibayangkan dari tahun 2000 (awal abad ke-21), Kota Medan selalu sukses mengirim walikotanya ke penjara karena terbukti melakukan praktik korupsi.

Mau bicara lebih banyak lagi tentang korupsi Kota Medan? Ah, sudahlah. Tulisan ini akan menjadi sangat panjang dan mungkin bisa jadi sebuah buku.   

Namun poinnya adalah sepertinya keacuhan masyarakat itu ada benarnya.




Toh, juga bakalan korupsi. Toh, juga bakalan gitu-gitu saja.

Jadi mendingan nonton kartun di rumah pakai celana pendek daripada tontonin mereka yang duduk di singgasana pakai suara ‘kita’ dan akhirnya justru mengibuli ‘kita’.  


Kebijakan Publik dan Partisipasi Publik

Seperti yang penulis telah uraikan dengan singkat di atas, partisipasi publik sangat menentukan apakah kebijakan publik bisa berjalan dengan baik atau tidak.

Bicara tentang kebijakan publik, media sosial adalah salah satu instrumen yang mengukur bagaimana partisipasi masyarakat terhadap langkah strategis yang diambil pemerintah di daerahnya. 

Kebijakan tersebut bisa dalam bentuk pembangunan fisik atau dalam aturan-aturan persuasif.

Jika dicontohkan dalam pembangunan fisik, beberapa waktu terakhir di akhir 2019 dan di awal 2020, pemko Medan sedang giat-giatnya membangun trotoar untuk pejalan kaki dan jalur sepeda.

Berbagai jalanan yang berlubang juga sudah diaspal sehingga Medan belakangan ini terkesan lebih manusiawi.

Hanya saja geliatnya pembangunan tersebut tidak diimbangi dengan tingkat partisipasi yang sebanding.

Masyarakat sepertinya sudah benar-benar merasa acuh dan tidak lagi menganggap Kota Medan sebagai rumahnya, selain rumah segi empat yang memang berdiri di lahannya sendiri.


Trotoar baru dipakai buat parkiran motor dan pedagang kaki lima (Sumber: Detiknews.com)


Trotoar yang harusnya menjadi milik publik, yang harusnya benar-benar dimanfaatkan untuk pejalan kaki kini berubah menjadi tempat pedagang kaki lima.

Lihat saja area setia budi dari simpang komplek perumahan Tasbi ke daerah Jalan Simpang Dr. Mansyur. Trotoar kerap digunakan untuk meletakkan gerobak bagi pedagang kaki lima, atau lebih elitnya menjadi parkiran mobil beberapa konsumen yang memang kesulitan mencari tempat parkir di ruko-ruko yang berjejer di sana.

Namun, masyarakat seperti cuek saja trotoarnya diambil alih. 

Mereka sudah malas mengurusi hal sepele yang demikian, tingkat kompromi masyarakat terhadap pelanggaran di Kota Medan sudah sangat tinggi, sehingga trotoar dianggap hal mewah, kalau itu tak ada pun, ya mereka tetap bisa berjalan meskipun dengan kondisi yang tidak nyaman.

Bahkan sangat jarang masyarakat Kota Medan mempermasalahkan itu di sosial medianya. Alih-alih senang dengan trotoar baru dan mempermasalahkan haknya di ambil, untuk mengucap syukur diberi trotoar baru saja rasanya enggan.

Karena masyarakat Kota Medan sudah sangat apatis terhadap pembangunan yang ada, yang toh pada ujung-ujungnya akan rusuh dan selalu saja ada orang yang mengambil hak mereka.

Wong, ngurus catatan sipil aja sulit, apalagi dapat trotoar baru. Mimpi kali, yee.   

Nah, itu baru satu contoh tentang pembangunan fisik. Belum lagi tentang aturan persuasif.

Masih ingat tentang himbauan Plt. Walikota Medan yang menegaskan akan menindaklanjuti setiap perokok di angkutan kota dan tempat-tempat umum?

Penulis waktu itu mengikuti natal Oikumene Kota Medan di Pardede Hall. Karena berdekatan dengan kampus penulis di Universitas Darma Agung, Medan.


Natal Oikumene Kota Medan (Dok. Pribadi)


Kemudian, saat yang ditunggu pun datang, ketika Bapak Plt. Walikota Medan, Akhyar Nasution menyampaikan sambutannya. Beliau menghimbau agar masyarakat tidak lagi merokok di tempat umum dan membuang sampah sembarangan Medan menjadi kota yang bersih.

Lalu, bagaimana eksekusinya di lapangan?

Masyarakat apatis.

Kalau pun ada oknum penumpang yang merokok di dalam angkutan kota, dan sudah ada tulisan dalam bentuk stiker di pintu samping angkot tersebut ‘dilarang merokok’ tetap saja masyarakat di sana tidak berani menegur. Sudah malas berurusan dengan yang begituan.


(Sumber: Plukme.com)


Lagipula siapa yang melindungi? Walikota?

Toh, nanti jika jadi perkara, jika diadukan ke pihak berwajib, prosesnya bakal lama, dan jadi masalah buat masyarakat secara pribadi, lalu apa walikota mau turun tangan membantu?

Sekali lagi, mengurus KTP saja masih dipersulit. Apalagi mau jadi pahlawan dan mengurus hal-hal yang demikian?

Pertanyaan simpelnya begini.

Kalau saya jadi masyarakat yang baik, apa saya bisa dilindungi jika berkata benar?

Misalnya ketika menegur orang lain yang naik motor di trotoar, melanggar garis zebra cross, menyuruh pegawai di perpustakaan Kota Medan memelankan suara sewaktu mereka cekikikan membahas produk online shop di jam kerja, atau masalah sejuta umat di kota Medan yakni menolak membayar uang parkir pada petugas parkir liar yang bahkan tidak bisa memberi kita karcis parkir?

Apa saya akan dilindungi?




Jawabannya: Tidak.

Kepastian hukum dan prosedural sudah hampir hilang di kota ini, kepercayaan kepada pimpinan baik eksekutif dan legislatif sudah hampir dalam fase kritis, sehingga hampir tidak ada lagi yang bisa dipercaya dan setiap kebijakan publik mulai dipandang skeptis dan dipandang sebagai formil politik belaka.

Kita sudah bosan dengan semua intrik-intrik tersebut.

Dan yang ada cuma Medan yang dalam kondisi autopilot, dimana partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat mewah. 

Inilah kenyataan pahit yang harus diterima yang sedang terjadi di kota ini.

Pengaduan Masyarakat dan Partisipasi Publik   

Bicara geografis dan demografis, Kota Medan adalah kota terbesar nomor tiga di Indonesia.

Ya, kota ke-3 terbesar.

Bahkan sewaktu penulis masih SD dulu, masyarakat Kota Medan bangga menyebut diri mereka sebagai masyarakat kota metropolitan.

Medan adalah salah satu parameter pembangunan di Pulau Sumatera, bahkan seharusnya di Indonesia.

Namun dalam hal partisipasi publik, justru kota Medan yang paling rendah.

Kadang penulis merasa iri dengan pembangunan di daerah lain. Penulis sudah berkali-kali mengikuti ajang presentasi di tingkat nasional baik sebagai siswa maupun mahasiswa, dan penulis selalu merasa Medan mendapatkan tempat di hati delegasi lain.

Tapi bukan seperti yang dibayangkan.

“Bro, coba sebutkan tiga kata untuk Kota Medan?” tanya penulis pada delegasi yang berasal dari Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dia bilang, “Medan adalah Texas-nya Indonesia.”


Teman satu kamarku waktu itu di Surabaya. 


Penulis tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Lucu sekali. Karena konotasi kata ‘Texas’ berarti suka-suka, bebas semaunya, dan partentengan kalau bahasa lokalnya.

Meskipun di dalam hati, penulis merasa sangat prihatin mendengar kalimat itu.

Event terakhir yang mana penulis berbincang dengan delegasi dari Universitas Sriwijaya tersebut adalah ketika berlaga di Fisip Ideas Matter 6.0 di bulan November 2019 kemarin, yang mana event tersebut berlangsung di Surabaya.




Kota itu sangat luar biasa.

Jalan-jalan kotanya bersih sekali. Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga sangat memadai. Sarana dan prasarana ditata dan dikelola dengan baik. Setidaknya karena penulis belum melihat lebih dalam, kesan itulah yang terlintas pertama kali melihat kota Surabaya.


Pemandangan Surabaya dari Hotel Pop Gubeng. 


Karena Bu Risma adalah walikota sangat dicintai, lagi disegani warganya.

Mungkin  tak asing lagi melihat Bu Risma ini marah-marah di layar kaca berita televisi.

Tapi dari sana, masyarakat Surabaya belajar, bahwa mereka benar-benar diperhatikan oleh pemimpinnya. Bahwa Bu Risma yang adalah representasi politis (perwakilan rakyat) mau mengkritik pemerintahannya sendiri, apalagi masyarakat yang langsung bersentuhan dengan kebijakan tersebut?

Maka masyarakat merasa sangat dilindungi dan mau angkat bicara.

Mereka juga mau mengkritik jika pembangunan tidak sesuai jalurnya, mereka mau mengkritik jika ada orang yang membuang sampah sembarangan, jika ada orang yang main ke taman kota di atas jam ambang batas, ketika ada yang merokok di tempat ber-AC, ketika ada pedagang kaki lima yang menganggu pejalan kaki, dan lain-lainnya.

Karena Bu Risma sudah lebih dulu memberi contoh. 

Maka tak heran, media massa daerah Surabaya pasti berisi kritik, sindiran, atau apapun yang berhubungan dengan Surabaya karena partisipasi masyarakatnya sangat tinggi dan mereka peduli pada pembangunan kota mereka sendiri.

Dan itu adalah yang tidak terlihat di Kota Medan.

Ya, masyarakat yang kritis.

Justru masyarakat yang terlihat adalah yang apatis.

Penulis beri contoh sewaktu terjadi black out (mati listrik massal) di DKI Jakarta. Betapa ramai media menyoroti itu, betapa masyarakat bahkan meminta ganti rugi, dan berbondong-bondong melayangkan komplain kepada pemerintah. 




Berani gak warga Medan nuntut kompensasi? 


Bagaimana dengan di Medan?

Mati listrik atau kerap disebut mati lampu adalah hal yang lumrah di Kota Medan.

Sewaktu awal 2016 kemarin saja, mati listrik terjadi di tanggal 1 dan 2 Januari. Ya, momen di saat umat nasrani sedang menjalin silaturahmi dengan keluarga, penulis yang tinggal di daerah Kecamatan Medan Tuntugan hanya bisa pasrah merayakan suasana berkumpul bersama keluarga ditemani cahaya remang-remang lilin. 

Kalau di kota besar lain mungkin itu pemimpinnya sudah diamuk massa.

Tapi untung karena sudah terbiasa, masyarakat Kota Medan merasa bodoh amat.

Jangankan masyarakat yang bebas, masyarakat yang dalam penjara saja, yang sehari-harinya sedang dalam tahap ‘dimanusiakan’ untuk kembali ke fitrahnya, merasa sengsara di kota ini.




Bisa dihitung berapa lapas di Kota Medan dan sekitarnya yang akhirnya dibakar oleh narapidananya sendiri karena marah dengan ketidaktersediaan fasilitas air dan listrik di selnya.

Itu saking sudah kesalnya, maka mereka melakukan aksi bar-bar seperti itu.

Apa harus menunggu masyarakat Kota Medan seperti itu?

Jadi, permasalahan sepele seperti air dan listrik saja kita sudah sarat akan masalah.

Bahkan penulis secara pribadi pernah mempermasalahkan hal ini kepada Bapak Erwin Siahaan, salah satu anggota DPRD Kota Medan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mana waktu itu air keran PDAM Tirtanadi Sunggal di daerah kami sudah tidak mengalir selama hampir dua hari.

Bayangkan dua hari.




Yang pada akhirnya kita harus membeli air galon, menampung air hujan, atau menghidupkan mesin sumur bor untuk mendapatkan air.

Lalu apa masyarakat di sini mengadu?

Rasanya tidak. Karena mengadu secara baik-baik juga tidak akan diperhitungkan.

Lebih baik sabar dan menunggu air keran mengalir lagi.

Satu-satunya cara yang barangkali mulai tersirat di dahi adalah melakukan intervensi kepada pejabat publik yang ada. Mengirim demo massa, atau menjatuhkan tuntutan hukum.

Dan jika dipikir-pikir lebih jauh, apa ini cara yang sebenarnya diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan pengaduan masyarakat di Kota Medan?

Apa harus menggunakan cara bar-bar seperti aktivitas para narapidana yang marah untuk membuat pemerintah mau bekerja dengan baik?

Apa seperti itu gambaran kota yang madani?

Maka dari itu, penulis berharap pemerintah Kota Medan mulai membenahi diri. Karena kesabaran masyarakat pun pasti ada batasnya.

Karena jika kota besar lain bisa, kenapa kita tidak?

Inilah yang menjadi refrensi kita bersama untuk menjawab tantangan pelayanan publik di Kota Medan yang seharusnya lebih memanusiakan manusianya.

Mulailah melayani keluhan/pengaduan masyarakat dengan rasa menghargai.

Penutup

Kebijakan publik dan pengaduan masyarakat adalah dua hal yang saling berhubungan. Satu benang merah yang menghubungkan keduanya adalah rasa aman dan rasa percaya terhadap pemimpinnya.

Ketika pemimpin di suatu kota tidak bisa memberikan rasa aman tersebut, maka kebijakan publik dan pengaduan masyarakat akan menghadapi satu sakaratul maut yang sama yakni: Apatisme.  

Ya, apatisme itu adalah pertanda bahwa sebuah pemerintahan telah gagal mengayomi masyarakatnya.

Maka dari itu untuk mewujudkan Medan yang menggairahkan, untuk meningkatkan partisipasi, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat, penulis mengharapkan pemerintah yang ada mulai memberikan teladan baik.

Mulai memberikan suatu contoh kecil, bahwa pemimpin ‘kami’ ternyata bekerja bersama ‘kami’. 

Bukan hanya terlihat bekerja bersama ‘kami’.


Mencari pemimpin yang peduli pada rakyatnya (Sumber: SuaraBojonegoro.com) 


Penulis berharap pemerintah mulai cepat dalam meresponi aduan, cepat mengevaluasi diri, dan tanggap dalam melindungi masyarakatnya yang memberi aduan/laporan.

Karena kami masyarakat tidak bodoh.

Masyarakat tau, masyarakat melihat, masyarakat mendengar, tapi karena terlalu sering berharap dan dikecewakan, akhirnya masyarakat mulai merasa bodoh amat. 

Dan jika masyarakat sudah larut dalam situasi tersebut, maka hanya menunggu bom waktu sampai kota ini benar-benar menjadi Texas-nya Indonesia.

Maka beban berat kini ada di tangan mereka yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Penulis berharap ke depannya baik DPRD dan Pemerintah Kota Medan mulai bersinergi untuk memberikan iklim yang sejuk bagi pelayanan publik, khususnya pengaduan masyarakat karena di sanalah detak partisipasi itu berasal.

Meskipun satu langkah kecil, tapi itu sudah sangat berarti.  

Ya, semoga bom waktu itu masih bisa dinonaktifkan


  • Share:

You Might Also Like

0 Comments