Membangun Sistem Portofolio Digital, Menata SDM Bagi Bangsa dan Inovasi Pajak dari Hadiah

By Andre Demofa - Maret 14, 2020

Subtema: Inovasi Desain Sistem Perpajakan Untuk Masa Depan 

Sumber: Imgbin.com (Dengan penyuntingan). 

Reformasi perpajakan semakin intens digiatkan dalam beberapa tahun terakhir oleh pemerintah menyusul adanya tren digital yang mulai menyentuh berbagai aspek kehidupan. Meski industri digital masih seperti rimba yang sulit ditaklukkan, sehingga pemerintah  punya banyak pekerjaan rumah untuk membidik ceruk pasar digital yang konon menurut Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2019 bernilai Rp. 1447 triliun dan akan tumbuh 4,8% di tahun 2020. 

Penulis menyederhanakan bahwa ada empat sub industri digital yang umumnya memberikan income pajak  yakni e-commerce, fintech, periklanan dan event.


Sumber: Pixabay (Dengan penyuntingan). 


Bicara e-commerce, berarti bicara proses perniagaan digital yang perputaran uangnya mencapai Rp. 11 triliun-Rp. 13 triliun setiap bulannya sepanjang 2019 (Bank Indonesia) dan diprediksi pada 2022 akan bernilai Rp. 910 triliun (proyeksi McKinsey & Co).

Pun, nilai perputaran uang pada periklanan media digital di Juni 2018-Juni 2019 mencapai Rp. 9,3 triliun (Ad Intel). Itu belum termasuk iklan digital di platform seperti Google Group dan Facebook Group yang nilainya diprediksi jauh lebih besar lagi.

Juga fintech berupa e-wallet atau aplikasi pembayaran menggunakan mobile phone seperti OVO yang kini menyandang startup unicorn memiliki valuasi di atas U$1 Billion, menyusul Gopay, DANA, Linkaja yang terus bertumbuh dan diprediksi ekosistem fintech ini akan mencapai US$25 Billion di tahun 2023.

Pemerintah mengarahkan fokusnya pada ketiga sub industri digital di atas. Hanya untuk yang terakhir, pemerintah tidak memandangnya seperti ketiga ‘saudaranya’ yang lain, padahal potensi event justru sangat besar. 


Pajak Digital Untuk Hadiah

Event tak lepas dari hadiah. Maka, hadiah menjadi satu kata kunci yang tepat untuk membuka cakrawala kita tentang potensi pajak dari sumber ini.  

Untungnya, pemerintah telah mengatur pajak hadiah seperti yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2015 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Penghargaan yang berlaku mulai 1 Mei 2015.

Hadiah berupa uang yang diterima seseorang baik dari kompetisi, undian, penghargaan, bonus, dan lainnya wajib dikenakan pajak. Untuk pajak dari hadiah undian, pemerintah memotong sekitar 25%, sedangkan pajak hadiah dari kompetisi pemerintah memotong sebesar 15%.


Sumber: Pixabay (Dengan penyuntingan).


Salah satu tools yang dapat mengukur tren ini adalah media sosial Instagram yang menerbitkan hingga ratusan event berhadiah setiap minggunya dari para pewarta lomba. Jika dipukul rata, perputaran uang dari hadiah kompetisi bisa mencapai ratusan milyar hingga triliunan rupiah dalam setahun.


Jumlah postingan dengan kata kunci 'info lomba' dan 'kompetisi' di Instagram. 


Kelemahannya adalah pemerintah belum membuat sistem yang dapat ‘memaksa’ penyelenggaranya untuk membayar pajak hadiah. Diperlukan sistem terkomputasi untuk kompetisi baik yang bersifat sayembara, seleksi, kuis, giveaway, apresiasi, penghargaan, dan sebagainya yang memudahkan pemerintah dalam pengawasannya.

Gagasan Penulis

Menurut penulis, pemerintah perlu membangun satu sistem yang disebut Sistem Portofolio Digital (SPD) yang akan memantau, merekam, serta memverifikasi setiap aktivitas kompetisi yang ada di Indonesia serta output-nya bagi peserta. Dan feed back-nya pemerintah mendapatkan pajak hadiah dari kompetisi yang ‘terverifikasi’ tersebut.


Sumber: Nicepng.com (Dengan penyuntingan). 


Hal ini secara sadar akan menata SDM di Indonesia. Terlebih generasi muda akan lebih selektif mengikuti kompetisi, utamanya yang sudah terverifikasi. Generasi muda akan merasa aman jika mengerjakan kompetisi yang diakui pemerintah. Juga SDM muda ini akan terpacu mengikuti beragam kompetisi untuk meningkatkan kompetensi dan portofolio dirinya di Sistem Portofolio Digital (SPD) yang akan memungkinkan peningkatan personal brandingnya untuk diterima di universitas/pekerjaan favoritnya.

Penutup

Pertumbuhan industri digital saat ini mendorong pemerintah lebih adaptif pada setiap peluang yang ada. Dan potensi pajak dari hadiah termasuk yang belum dimaksimalkan. Mengingat sepanjang 2019-2024 pemerintah punya fokus memperkuat SDM Indonesia, maka inovasi perpajakan dari hadiah kompetisi sangat menantang untuk dikerjakan. Tidak hanya urgen bagi peningkatan pemasukan negara, juga bermanfaat untuk SDM, sebab saat ini penyelenggaraan kompetisi di internet bagaikan bola liar yang tidak memiliki regulasi, sehingga pemerintah perlu campur tangan dan menciptakan rasa aman bagi setiap kompetivis-nya (peserta kompetisi).


Sumber: Shutterstock (Dengan penyuntingan). 


Perihal inovasi desain dan perancangannya kelak, penulis yakin pemerintah mampu menciptakan sistem perpajakan yang kompatibel dengan kebutuhan di masa mendatang, sistem yang mampu tidak hanya menopang perekonomian namun juga yang mampu meningkatkan kompetensi SDM bagi bangsa.  Sehingga pertanyaannya kemudian hanya satu: Apakah kita akan melakukannya?

Ya, demi bangsa. Demi bangsa...


*Tulisan ini diikutsertakan dalam Tax Article Competition Pekan Raya Perpajakan Nasional - Politeknik Keuangan Negara STAN (PRPN - PKNSTAN) 2020. 



Daftar Pustaka



  • Share:

You Might Also Like

0 Comments